Eksistensi Pahlawan Kontemporer Pada Masa Kini

Galeri Galery Opini

 

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

-Ir. Soekarno-

 

Hari pahlawan indonesia selalu diperingati pada tanggal 10 November, peristiwa perang berdarah di kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945 antara pihak Indonesia dengan tentara Inggris dijadikan sebagai memori untuk mengingat perjuangan para pahlawan yang gugur pada pertempuran berdarah tersebut. Pahlawan akan selalu berkaitan erat dengan perjuangan yang mereka tempuh. Dalam konteks pemahaman patriotisme, pemahaman tentang pahlawan akan selalu dibenturkan dengan slogan rela berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan para pahlawan masa kini tidaklah sama dengan pahlawan masa lalu yang mengangkat senjata dan bertempur dengan para penjajah.

Bung Karno pun sudah mengingatkan para generasi penerus, dengan kalimat nya yang begitu terkenal, yakni “perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjunganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Perjuangan pahlawan kontemporer yang melawan bangsanya sendiri, sering kita temukan pada berita-berita hoax yang tersebar begitu massif di sosial media, kritik-kritik pada kebijakan pemerintah yang dibungkam dan dinestapakan, serta hal-hal lainnya yang menggambarkan kondisi saling serang antar masyarakat. Perjuangan berdarah yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita di masa lalu seolah tidak berarti jika bangsa yang diperjuangkannya justru menciptakan perpecahan.

Ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang mulai menghampiri Indonesia pada awal tahun 2020, perjuangan pahlawan-pahlawan kontemporer dapat kita temui dalam perjuangan para tenaga kesehatan indonesia sebagai garda terdepan dalam memerangi pandemi covid—19. Data membuktikan bahwa Per 17 Agustus 2021, terdapat 1.891 tenaga kesehatan yang gugur sepanjang pandemi Covid-19 dengan rincian; 640 dokter; 637 perawat; 377 bidan; 98 dokter gigi; 34 ahli gizi; 33 ahli teknologi laboratorium, dan 13 ahli kesehatan masyarakat.

Perjuangan para tenaga kesehatan dalam melawan Covid-19 pada beberapa bulan yang lalu sangatlah sulit. Terlebih, diperparah lagi dengan massif nya berita hoax serta argumentasi para influencer media sosial yang seolah tidak menghargai perjuangan mereka. Ajakan tidak memakai masker, slogan Covid-19 adalah penyakit konspirasi, serta label haram pada vaksin covid-19 adalah contoh nyata gempuran masyarakat bagi para tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan pandemi ini. Kini, pandemi covid-19 di Indonesia memang sudah mulai terkendali, perjuagan para tenaga Kesehatan kian membuahkan hasil dengan semakin turunnya kurva persebaran dan tingkat kematian akibat Covid-19. Pada tanggal 17 oktober 2021, data membuktikan bahwa terdapat 0 kematian akibat covid-19 di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang baik tersebut juga pasti tidak lepas dari kebijakan konsisten yang diambil para pemangku kebijakan di pemerintahan indonesia meskipun kritik-kritik tajam datang menyerang mereka.

Tenaga Kesehatan dalam pandemi covid-19 hanyalah Sebagian contoh dari eksistensi pahlawan kontemporer. Penulis berpendapat bahwa pahlawan akan selalu memiliki tempat masing-masing di tengah berbagai macam pertempuran yang mungkin terjadi. Perubahan zaman yang terjadi bukanlah sebuah halangan untuk berjuang dalam dimensi perjuangan yang mereka tempuh. Semangat para pejuang dan pahlawan di masa lalu adalah bahan bakar untuk generasi penurus dalam berjuang pada pertempuran apapun yang mungkin akan mereka hadapi dikemudian hari. Setelah Covid, pertempuran apa yang akan Indonesia hadapi? Sudahkah kita siap untuk semua itu? Jawabannya ada pada diri kita semua, siapkan mental, mungkin saya atau pembaca  yang akan menjadi pahlawan kontemporer dalam pertempuran kedepan.

Dicky Regu
Sarjana Hukum Unpad

Reshuffle Dan Peluang Agraria

Articles Galeri Galery Opini Uncategorized

Isu reshuffle kembali mencuat dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju jilid II dan rencananya akan diumumkan setelah lebaran usai. Selain dari kepentingan politik presiden adanya ketidakpuasan kerja dari Menteri yang akan diganti. Sebagai kritik oto kritik, sepertinya pegiat agraria lengah dan mulai lemah dalam mendorong Kementerian Agraria sebagai Kementerian Kordinator yang mengkordinasikan beberapa kementerian terkait, seperti lingkungan, pertanian, BUMN, KKP, ESDM dan PUPR.

Gagasan yang lahir pada 2014 lalu sepertinya mengalami sublimasi karena beberapa faktor, pertama, adanya kemungkinan pegiat agraria larut dalam kekuasaan dan tidak dapat menuver mendorong agenda reforma agraria. Kedua, hilangnya arah untuk mendorong reforma agraria sejati sehingga tanpa menyadarinya kegiatan agraria hanya menjadi rutinitas dan programatik. Bulan April yang lalu Presiden Jokowi merubah nomenklatur Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi, artinya Presiden Jokowi sebagai penguasa hari ini menganggap hal tersebut penting dan menggunakan hak preogratifnya untuk merombaknya.

Melihat kondisi politik hari ini, sepertinya isu agraria kembali tertinggal karena dorongan untuk menjadikan Kementerian Agraria sebagai Kemenko dan mendesak pemerintah agar membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BORA) belum juga terwujud. Di sisi lain Menteri agraria termasuk wakilnya sepertinya kurang kompeten dalam bidang agraria, termasuk kementerian berkaitan dengan agraria seperti lingkungan, BUMN, KKP, ESDM harus mendapat evaluasi.

Pemerintah hari ini tidak menunjukkan tanda-tanda keseriusan dalam menjalan reforma agraria sebagai fondasi pembangunan bangsa. Pemerintah hari ini memandang reforma agraria sebagai distribusi tanah atau lebih tepatnya bagi-bagi sertifikat. Indikator pemerintah tidak punya agenda terhadap reforma agraria yakni, pertama masih terjadinya dualisme hukum agraria antara UU lama buatan Orde Lama yang pro UUPA 1960 bersama turunannya, dengan UU pro liberalisasi terhadap sumber agraria sejak Orde Baru hingga sekarang.

Kedua, Sampai hari ini juga pemerintah tidak punya data yang jelas mengenai tanah berlebih, baik individu maupun koorporate yang menguasainya. Sebagai syarat utama dalam menjalankan reforma agraria, data mengenai tanah berlebih sebagai objek yang akan dibagikan dan data subjek yang akan menerimanya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, harus clear.

Ketiga, tidak adanya pilot projek yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi selama kurun waktu lebih dari lima (5) tahun. Pilot projek bertujuan untuk menakar kembali UUPA 1960 dan UU turunnannya seperti UU landreform masih relevan atau tidak. Pilot projek ini akan menjadi gambaran mengenai ekonomi mikro agraria di sektor pertanahan dan pertanian untuk bergerak di tingkat nasional.

Indikator ini yang menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa sampai hari ini Presiden Jokowi belum mempunyai niat untuk menjalankan reforma agraria sejati. Efeknya adalah isu agraria bukan prioritas dalam pembangunan bangsa walau sifatnya sangat urgent.

Dalam kondisi sekarang ini akar rumput harus lebih inisiatif dan kreatif dalam mendorong reforma agraria sejati kepada penguasa. Interaksi politik antara insiator gerakan agraria harus bersifat menekan kepada penguasa hari ini. Dengan demikian outcome politiknya, gerakan agraria menjadi penentu arah kebijakan agraria. Sejarah agraria sejak reformasi berlangsung sudah membuktikan bahwa inisiatif dari akar rumput sangat efektif memberikan tekanan kepada penguasa, paling tidak lahirnya TAP MPR No.IX/2001 dan dibentuknya kembali Kementerian Agraria adalah buktinya.

Peluang reforma agraria sejati hari ini kembali ada di tangan para pegiat agraria itu sendiri karena harapan Jokowi akan melaksanakan reforma agraria sesuai janji nawacita sudah mustahil terjadi tanpa tekanan dari akar rumput. Nasib agraria saat ini tidak jauh berbeda pada masa Presiden SBY namun belum terlambat untuk menyadarinya karena periode Presiden Jokowi belum habis.

Uraian singkat di atas merupakan seruan untuk kembali mengingat cita-cita sekaligus membangun harapan terhadap reforma agraria sejati. Membangun kembali kekuatan politik agraria memang tidak mudah, tapi bukanlah sesuatu yang mustahil, kuncinya ada pada kita yang pada hari ini merasa reforma agraria sejati masih relevan.


Andria Perangjn-angin

Pengurus Media Center DPP KNPI

Fintech, Bank dan UMKM : Inovasi, Kolaborasi dan Investasi Bisnis

Opini

Fintech merupakan inovasi dari perkembangan model bisnis keuangan dengan teknologi, bertujuan untuk meningkatkan dan mengotomatiskan sistem layanan keuangan. Inovasi fintech telah memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan, perbankan, produk keuangan dan kehidupan masyarakat.

Ada empat kategori besar pengguna untuk fintech: B2B untuk bank, klien bisnis, B2C untuk usaha kecil dan konsumen.

Tren menuju mobile banking, peningkatan informasi, data, dan analitik yang lebih akurat serta desentralisasi akses akan menciptakan peluang bagi keempat kelompok untuk berinteraksi dengan cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Apakah fintech ancaman terbesar untuk perbankan? Jika kita telusuri semua sektor memiliki ancaman yang sama dari lahirnya fintech, jika tidak melakukan langkah – langkah inovasi.

Melihat kondisi yang ada perbankan saat ini sedang melakukan inovasi terus menerus, dengan dengan memperbaiki layanan teknologi digital yang ramah.

Dari beberapa literatur, fintech dan bank melayani target segmen yang berbeda, karena fintech masih bergantung pada layanan perbankan. Terjadi sebuah kolaborasi dan sinergitas yang menyatukan bank dan perusahaan fintech sehingga tercipta energi baru, melalui sebuah konsep pola pikir yang inovasi, cekatan, dapat menyesuaikan keinginan konsumen, dengan terbangunnya infrastruktur digital.

UMKM merupakan market dari perbankan selama ini secara tidak langsung mengalami efek dari lahirnya fintech. Di Indonesia UMKM adalah pertahanan utama dari masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput, dimana keberadaan UMKM tersebar di seluruh penjuru negeri menguasai sekitar 99 persen aktivitas bisnis di Indonesia, dengan lebih dari 98 persen berstatus usaha mikro.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini jumlah UMKM tdi Indonesia mencapai 62,92 juta unit usaha atau 99,92% dari total unit usaha di dalam negeri dan Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,34 persen.

Itulah yang menjadi dasar kenapa UMKM merupakan lahan subur untuk dimasuki oleh para perusahaan fintech baik dalam maupun luar negeri. Walaupun sampai saat ini baru 37% UMKM yang memiliki kemampuan online dan 9% pelaku UKM yang memiliki kemampuan bisnis online lanjutan dengan kemampuan e-commerce, diprediksi salah satu sumber bahwa pendapatan dari pasar e-commerce Indonesia bisa mencapai USD11,44 miliar pada 2019 ini.

Hasil yang sangat spektakuler dari pendapatan yang didapat oleh pasar e-commerces, ini tidak terlepas dari hadirnya perusahaan fintech yang menyokong para e-commerces. Sebuah peluang bisnis yang sangat mengiurkan untuk masa depan. Jika pemberi pinjaman baik perusahaan fintech maupun perbankan bersungguh-sungguh membangun UMKM.

Regulasi

Dari kacamata peraturan perundang-undangan sampai saat ini belum ada aturan undangundang yang mengatur secara khusus tentang Fintech itu sendiri. Akan tetapi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Dua lembaga ini telah membuat regulasi yang mengatur fintech.

Bank Indonesia yang memiliki dasar hukum penyelenggaraan fintech mengeluarkan peraturan diantaranya :

  • Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
  • Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
  • Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik
  • Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Financial Technology/Fintech)

Sedangkan OJK yang memiliki peran mengawasi, mengatur industri fintech dan melindungi
nasabah mengeluarkan Peraturan OJK diantaranya :

  • Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri financial technology (fintech)

Kedua lembaga diatas dapat mengeluarkan izin terhadap perusahaan fintech yang ingin beroprerasi di Indonesia. Walaupun ada perbedaan ruang lingkup izin penyelenggaraan fintech antara BI dan OJK, kedepan akan menjadi sebuah permasalahan baru nantinya, karena tidak ada aturan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Fintech.

source : Pojoksatu.com

Penulis : Hendryk

KNPI Tolak People Power 22 Mei 2019

Opini Sharing Info

DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) siap menjadi garda terdepan mengawal konstitusi dan keutuhan NKRI. Di momentum hari kebangkitan nasional ini, kami DPP KNPI dengan tegas menyatakan menolak dan menentang setiap bentuk intimidasi terhadap konstitusi yang dikemas dalam wacana people power yang kabarnya akan digelar pada 22 Mei 2019.

Semua proses pemilu sudah dipenuhi. Masyarakat telah menentukan hak pilihnya, KPU telah menyelesaikan proses penghitungan. Apabila ada keberatan, maka ada mekanisme undang-undang harus ditempuh yaitu melalui jalur MK. Apabila sudah diputuskan maka wajib bagi kami, para pemuda Indonesia untuk mengawal keputusan tersebut.

Tidak akan kami biarkan sekelompok orang mengkhianati amanat rakyat Indonesia yang telah menentukan pilihannya. Wacana people power yang digaungkan, justru yang ditonjolkan hanyalah ketidakpuasan dan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. Hal ini sanggat mengingkari demokrasi itu sendiri serta kehendak rakyat.

Kami menghargai hak dan kebebasan berpendapat setiap warga negara, namun kebebasan yang kami inginkan adalah kebebasan yang beradab dan tidak melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku.

DPP KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia dari lintas partai, profesi dan keagamaan sejak awal berdiri netral dalam kepentingan antarparpol dan pendukung, akan tetapi apabila rakyat sudah menentukan pilihannya maka kami akan mendukung keputusan tersebut dengan sepenuh hati.

Hari ini, tepat 111 tahun kebangkitan nasional. Di hari ini pula kami menyatakan kebangkitan Indonesia itu akan kami jaga dan tak akan kami biarkan diintimidasi lewat cara-cara yang inkonstitusional, memecah belah persatuan bangsa, mendelegitimasi institusi negara ataupun pembiaran terhadap gerakan-gerakan yang mengarah pada tindakan makar.

Kami sudah melakukan koordinasi dengan segenap anggota kami yang tersebar di seluruh Indonesia, dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan untuk meredam segala bentuk aksi dan wacana delegitimasi atas keputusan hasil Pemilu oleh KPU.

Bagi kami mendelegitimasikan keputusan rakyat yang konstitusional sama saja mendelegitimasikan negara ini sendiri. Tentu saja karena negara ini lebih dari 40 persen merupakan pemuda sudah menjadi kewajiban bagi anak muda untuk menjaga konstitusi tersebut serta merawat kebangsaan kita.

Penulis Ketua Bidang Politik DPP KNPI

source : jpnn.com