Dihadapan Wagub Riza Patria: DPD KNPI DKI Sampaikan Tolak Reklamasi Pantai Ancol

Dihadapan Wagub Riza Patria: DPD KNPI DKI Sampaikan Tolak Reklamasi Pantai Ancol

                    Sumber Foto : Media Center DPP KNPI

Keputusan Gubernur Nomer 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan kawasan Ancol telah menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Terjadi pro dan kontra atas keputusan yang dianggap cacat secara prosedural maupun keadilan. Salah satu penolakan itu datang dari DPD KNPI DKI Jakarta.

Dihadapan Wakil Gubernur DKI Jakarta, A. Riza Patria, Caretaker DPD KNPI DKI Rachmat Ariyanto meminta pemerintah DKI mencabut kembali keputusan tersebut. Menurutnya kegiatan reklamasi ini memiliki sejarah panjang yang dimulai dengan Keputusan Presiden Nomer 52 Tahun 1995, memasuki masa dramatis ketika dieksekusi oleh Gubernur Ahok dan dihentikan pada awal Gubernur Anies. “Reklamasi harus dilihat sebagai sebuah kesatuan sejarah panjang yang mengikat, Gubernur tidak bisa seenaknya mencabut lalu menghidupkan lagi sebagian dengan narasi apapun” ujar Rachmat.

Lebih lanjut Rachmat menilai keputusan Gubernur ini tidak memenuhi prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. “Para pengusaha yang telah berproses terhadap 17 pulau reklamasi itu juga bagian dari warga Jakarta, Gubernur tidak elok mengadu domba antara kelompok masyarakat dengan dalih apapun untuk meloloskan keinginannya, tugas pemimpin untuk berdiri diatas semua golongan” kata Rachmat.

Pada prinsipnya DPD KNPI mendukung keputusan Anies untuk mencabut izin reklamasi terhadap 13 pulau sebagai bukti atas janji kampanye beliau. “Jadi pemimpin jangan ngakal, harus jujur, reklamasi itu satu kesatuan dilokasi yang juga saling berdekatan, kalau kata Gubernur reklamasi baik maka seluruh perencaaan awal reklamasi baik, ga mungkin sebagian reklamasi pulau baik dan sebagian lain buruk” ujar Rachmat.

Menurut Rachmat DPD KNPI DKI meminta Gubernur untuk mencabut keputusan perluasan kawasan Ancol tersebut dan menghentikan seluruh proses diatasnya, selanjutnya meminta Gubernur untuk menjalankan proses lahirnya sebuah kebijakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami meminta pemerintah membangun komunikasi dengan seluruh kelompok masyarakat, jangan hanya menerima masukan untuk melakukan pembenaran atas kebijakan, berbagai pendapat dan kepentingan harus dapat dikelola untuk mewujudkan maju kotanya bahagia warganya” tutup Rachmat.

Pengurus DPD KNPI DKI bersilaturahmi dengan Wagub A. Riza Patria hari ini Rabu 26 Agustus 2020. Dalam pertemuan tersebut Wagub didampingi oleh Kepala Kesbangpol DKI.WRTW KNPI.

Galery News