Fajri Yakin KNPI Jadi Perekat Dua Kubu Pilpres 2019

News Sharing Info

Pilpres 2019 dinilai menyebabkan perpecahan pada elemen masyarakat. Terlebih belakangan menimbulkan polemik dari masing-masing kubu, baik Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berita KNPI DPP Pusat fajriansyahTokoh pemuda Noer Fajrieansyah mengatakan bahwa yang terjadi di masyarakat bukan perpecahan. Melainkan adanya perbedaan pilihan pada Pilpres 2019.

“Bukan perpecahan tapi pilihan, di capres A maupun B secara politis,” kata Fajri di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (7/12).

Calon Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini menuturkan, berkumpulnya organisasi kepemudaan membicarakan mengenai permasalahan bangsa jelang Pilpres 2019.

“Dalam hal ini kita mencoba menyatukan semua kelompok, tidak serta merta kumpul bahas KNPI tapi bahas permasalahan bangsa juga,” ucapnya.

Melalui tagline ‘Kolaborasi Kreasi Pemuda Indonesia’, Fajri yakin mesik kaum milenial berbeda pilihan tidak akan menimbulkan perpecahan atau memicu konflik.

“Kita bersatu dalam wadah KNPI, semua kandidat di 01 dan 02 berkumpul. Walaupun berbeda pilihan tetap satu pemuda Indonesia,” pungkasnya

Source : Jawapos.com

Fintech, Bank dan UMKM : Inovasi, Kolaborasi dan Investasi Bisnis

Opini

Fintech merupakan inovasi dari perkembangan model bisnis keuangan dengan teknologi, bertujuan untuk meningkatkan dan mengotomatiskan sistem layanan keuangan. Inovasi fintech telah memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan, perbankan, produk keuangan dan kehidupan masyarakat.

Ada empat kategori besar pengguna untuk fintech: B2B untuk bank, klien bisnis, B2C untuk usaha kecil dan konsumen.

Tren menuju mobile banking, peningkatan informasi, data, dan analitik yang lebih akurat serta desentralisasi akses akan menciptakan peluang bagi keempat kelompok untuk berinteraksi dengan cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Apakah fintech ancaman terbesar untuk perbankan? Jika kita telusuri semua sektor memiliki ancaman yang sama dari lahirnya fintech, jika tidak melakukan langkah – langkah inovasi.

Melihat kondisi yang ada perbankan saat ini sedang melakukan inovasi terus menerus, dengan dengan memperbaiki layanan teknologi digital yang ramah.

Dari beberapa literatur, fintech dan bank melayani target segmen yang berbeda, karena fintech masih bergantung pada layanan perbankan. Terjadi sebuah kolaborasi dan sinergitas yang menyatukan bank dan perusahaan fintech sehingga tercipta energi baru, melalui sebuah konsep pola pikir yang inovasi, cekatan, dapat menyesuaikan keinginan konsumen, dengan terbangunnya infrastruktur digital.

UMKM merupakan market dari perbankan selama ini secara tidak langsung mengalami efek dari lahirnya fintech. Di Indonesia UMKM adalah pertahanan utama dari masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput, dimana keberadaan UMKM tersebar di seluruh penjuru negeri menguasai sekitar 99 persen aktivitas bisnis di Indonesia, dengan lebih dari 98 persen berstatus usaha mikro.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini jumlah UMKM tdi Indonesia mencapai 62,92 juta unit usaha atau 99,92% dari total unit usaha di dalam negeri dan Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,34 persen.

Itulah yang menjadi dasar kenapa UMKM merupakan lahan subur untuk dimasuki oleh para perusahaan fintech baik dalam maupun luar negeri. Walaupun sampai saat ini baru 37% UMKM yang memiliki kemampuan online dan 9% pelaku UKM yang memiliki kemampuan bisnis online lanjutan dengan kemampuan e-commerce, diprediksi salah satu sumber bahwa pendapatan dari pasar e-commerce Indonesia bisa mencapai USD11,44 miliar pada 2019 ini.

Hasil yang sangat spektakuler dari pendapatan yang didapat oleh pasar e-commerces, ini tidak terlepas dari hadirnya perusahaan fintech yang menyokong para e-commerces. Sebuah peluang bisnis yang sangat mengiurkan untuk masa depan. Jika pemberi pinjaman baik perusahaan fintech maupun perbankan bersungguh-sungguh membangun UMKM.

Regulasi

Dari kacamata peraturan perundang-undangan sampai saat ini belum ada aturan undangundang yang mengatur secara khusus tentang Fintech itu sendiri. Akan tetapi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Dua lembaga ini telah membuat regulasi yang mengatur fintech.

Bank Indonesia yang memiliki dasar hukum penyelenggaraan fintech mengeluarkan peraturan diantaranya :

  • Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
  • Surat Edaran BI No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
  • Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik
  • Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Financial Technology/Fintech)

Sedangkan OJK yang memiliki peran mengawasi, mengatur industri fintech dan melindungi
nasabah mengeluarkan Peraturan OJK diantaranya :

  • Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri financial technology (fintech)

Kedua lembaga diatas dapat mengeluarkan izin terhadap perusahaan fintech yang ingin beroprerasi di Indonesia. Walaupun ada perbedaan ruang lingkup izin penyelenggaraan fintech antara BI dan OJK, kedepan akan menjadi sebuah permasalahan baru nantinya, karena tidak ada aturan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Fintech.

source : Pojoksatu.com

Penulis : Hendryk

KNPI Tolak People Power 22 Mei 2019

Opini Sharing Info

DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) siap menjadi garda terdepan mengawal konstitusi dan keutuhan NKRI. Di momentum hari kebangkitan nasional ini, kami DPP KNPI dengan tegas menyatakan menolak dan menentang setiap bentuk intimidasi terhadap konstitusi yang dikemas dalam wacana people power yang kabarnya akan digelar pada 22 Mei 2019.

Semua proses pemilu sudah dipenuhi. Masyarakat telah menentukan hak pilihnya, KPU telah menyelesaikan proses penghitungan. Apabila ada keberatan, maka ada mekanisme undang-undang harus ditempuh yaitu melalui jalur MK. Apabila sudah diputuskan maka wajib bagi kami, para pemuda Indonesia untuk mengawal keputusan tersebut.

Tidak akan kami biarkan sekelompok orang mengkhianati amanat rakyat Indonesia yang telah menentukan pilihannya. Wacana people power yang digaungkan, justru yang ditonjolkan hanyalah ketidakpuasan dan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. Hal ini sanggat mengingkari demokrasi itu sendiri serta kehendak rakyat.

Kami menghargai hak dan kebebasan berpendapat setiap warga negara, namun kebebasan yang kami inginkan adalah kebebasan yang beradab dan tidak melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku.

DPP KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia dari lintas partai, profesi dan keagamaan sejak awal berdiri netral dalam kepentingan antarparpol dan pendukung, akan tetapi apabila rakyat sudah menentukan pilihannya maka kami akan mendukung keputusan tersebut dengan sepenuh hati.

Hari ini, tepat 111 tahun kebangkitan nasional. Di hari ini pula kami menyatakan kebangkitan Indonesia itu akan kami jaga dan tak akan kami biarkan diintimidasi lewat cara-cara yang inkonstitusional, memecah belah persatuan bangsa, mendelegitimasi institusi negara ataupun pembiaran terhadap gerakan-gerakan yang mengarah pada tindakan makar.

Kami sudah melakukan koordinasi dengan segenap anggota kami yang tersebar di seluruh Indonesia, dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan untuk meredam segala bentuk aksi dan wacana delegitimasi atas keputusan hasil Pemilu oleh KPU.

Bagi kami mendelegitimasikan keputusan rakyat yang konstitusional sama saja mendelegitimasikan negara ini sendiri. Tentu saja karena negara ini lebih dari 40 persen merupakan pemuda sudah menjadi kewajiban bagi anak muda untuk menjaga konstitusi tersebut serta merawat kebangsaan kita.

Penulis Ketua Bidang Politik DPP KNPI

source : jpnn.com