KNPI Minta Jangan Ada Yang Recoki BUMN

Galery News

RMco.id  Rakyat Merdeka – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berkomitmen mendukung pemerintah menciptakan budaya integritas dan profesionalitas di segala sektor. Tak terkecuali di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KNPI meminta siapapun agar tak ‘merecoki’ BUMN. Terlebih melakukan praktik-praktik kotor dengan mengatasnamakan organisasi seperti KNPI.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Posko Krisis Center KNPI Zainal Rangkuti. Zainal berujar demikian untuk menanggapi adanya sejumlah oknum yang ‘memalak’ para direksi di sejumlah BUMN.

“Mereka sedang bekerja. Jangan diganggu dengan hal-hal yang memalukan,” tegas Zainal melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

BUMN yang notabene tulang punggung negara saat ini terus berbenah. Di bawah kepemimpinan Menteri BUMN, Erick Thorir, Kementerian tersebut makin menunjukkan tajinya.

“Jangan recoki. Kita kawal, kita kritisi secara konstruktif kalau memang ada aspek yang perlu diperbaiki. Jangan asbun,” tegas Zainal.

Hal senada diungkapkan Ketua Bidang BUMN DPP KNPI Faisal Saimima. Faisal menyayangkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan KNPI membuat polemik tersebut.

Apalagi saat ini Kementerian BUMN sedang berbenah dan melakukan transformasi BUMN menjadi lebih baik.

“Kita seharusnya mendukung pembenahan yang sedang dilakukan Kementerian BUMN,” pungkasnya.

Sumber: https://rmco.id/baca-berita/nasional/45728/knpi-minta-jangan-ada-yang-recoki-bumn

Berita terkait:

https://www.jpnn.com/news/knpi-jangan-recoki-bumn

Dihadapan Wagub Riza Patria: DPD KNPI DKI Sampaikan Tolak Reklamasi Pantai Ancol

Galery News

                    Sumber Foto : Media Center DPP KNPI

Keputusan Gubernur Nomer 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan kawasan Ancol telah menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Terjadi pro dan kontra atas keputusan yang dianggap cacat secara prosedural maupun keadilan. Salah satu penolakan itu datang dari DPD KNPI DKI Jakarta.

Dihadapan Wakil Gubernur DKI Jakarta, A. Riza Patria, Caretaker DPD KNPI DKI Rachmat Ariyanto meminta pemerintah DKI mencabut kembali keputusan tersebut. Menurutnya kegiatan reklamasi ini memiliki sejarah panjang yang dimulai dengan Keputusan Presiden Nomer 52 Tahun 1995, memasuki masa dramatis ketika dieksekusi oleh Gubernur Ahok dan dihentikan pada awal Gubernur Anies. “Reklamasi harus dilihat sebagai sebuah kesatuan sejarah panjang yang mengikat, Gubernur tidak bisa seenaknya mencabut lalu menghidupkan lagi sebagian dengan narasi apapun” ujar Rachmat.

Lebih lanjut Rachmat menilai keputusan Gubernur ini tidak memenuhi prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. “Para pengusaha yang telah berproses terhadap 17 pulau reklamasi itu juga bagian dari warga Jakarta, Gubernur tidak elok mengadu domba antara kelompok masyarakat dengan dalih apapun untuk meloloskan keinginannya, tugas pemimpin untuk berdiri diatas semua golongan” kata Rachmat.

Pada prinsipnya DPD KNPI mendukung keputusan Anies untuk mencabut izin reklamasi terhadap 13 pulau sebagai bukti atas janji kampanye beliau. “Jadi pemimpin jangan ngakal, harus jujur, reklamasi itu satu kesatuan dilokasi yang juga saling berdekatan, kalau kata Gubernur reklamasi baik maka seluruh perencaaan awal reklamasi baik, ga mungkin sebagian reklamasi pulau baik dan sebagian lain buruk” ujar Rachmat.

Menurut Rachmat DPD KNPI DKI meminta Gubernur untuk mencabut keputusan perluasan kawasan Ancol tersebut dan menghentikan seluruh proses diatasnya, selanjutnya meminta Gubernur untuk menjalankan proses lahirnya sebuah kebijakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami meminta pemerintah membangun komunikasi dengan seluruh kelompok masyarakat, jangan hanya menerima masukan untuk melakukan pembenaran atas kebijakan, berbagai pendapat dan kepentingan harus dapat dikelola untuk mewujudkan maju kotanya bahagia warganya” tutup Rachmat.

Pengurus DPD KNPI DKI bersilaturahmi dengan Wagub A. Riza Patria hari ini Rabu 26 Agustus 2020. Dalam pertemuan tersebut Wagub didampingi oleh Kepala Kesbangpol DKI.WRTW KNPI.

KNPI Apresiasi Acara Penganugerahan RRI Terhadap Seniman “Puisi”

Articles Galeri News

                                                       Foto:Media Center DPP KNPI Satu Nafas

Jakarta-, Perayaan 17 Agustus 2020, Radio Republik Indonesia (RRI) melakukan penganugerahan kepada seniman, “puisi” dengan judul “Malam Apresiasi Puisi Indonesia Merdeka Covid”. Acara yang berlangsung di Auditorium Abduhrahman Saleh RRI Jakarta turut hadir jajaran pengurus DPP KNPI dan Direktur Utama RRI, Bapak M. Rohanudin.

Turut hadir memeriahkan acara tersebut adalah Zamawi Imron, Sutardji Calsoum Bachri, Acep Zamzam Noor, Dwiki Darmawan, Toto and star, Ardina Savitri, Nabila Gomez, Lucky Octavian, Lena Guslina dan Septian Dwicahyo.

Ketua Umum DPP KNPI, Noer Fajrieansyah mengatakan bahwa KNPI mengapresiasi acara yang diselenggarakan oleh RRI. Lebih lanjut, Fajrie yang merupakan lulusan Hukum Universitas Indonesia, menyampaikan acara ini merupakan bagian dari menghidupkan jiwa seni anak bangsa Indonesia.

“Kami dari KNPI sangat mengapresiasi acara penganugerahan seniman “Puisi” yang dilaksanakan oleh RRI karena hal ini akan menumbuhkan jiwa seni anak Bangsa Indonesia, imbuhnya.

Menurutnya seni merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan karena seni adalah cara yang indah untuk menyampaikan kritik sosial. Seni terkadang lebih kritis dalam menyampaikan kritik sosial yang membangun dengan cara santun. Selain itu, Fajrie juga berharap penghargaan terhadap seniman Indonesia terus berlanjut.

“Kita harus melestarikan puisi sebagai budaya Bangsa Indonesia karena puisi memberikan kritik sosial yang indah dan santun, bahkan puisi terkadang lebih kritis dalam menyampaikan kritik sosial”.  “Saya juga berharap penghargaan terhadap seniman Indonesia terus berlanjut”, tutupnya.WRTW KNPI.