Memaknai Kembali Arti Kemerdekaan

Articles Uncategorized

 

Sumber Foto:mediaindonesia.com

Dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia, sampai saat ini masih dalam posisi sebagian masyarakatnya siap tinggal landas dan sebagian besar tinggal di landasan. Pasalnya kedaulatan politik yang merdeka dalam struktur kenegaraan tidak menjamin kemerdekaan ekonomi di masyarakat. Masyarakat selalu dijadikan objek bukan sebagai subjek sehingga kebijakan hanya untuk kepentingan masyarakat kelas elite, sementara masyarakat kelas bawah terjerat dalam aturan yang tercermin dalam hukum yang represif.

Dogmatis usang dalam marayakan kemerdekaan harus segara kita buang jauh-jauh yang hanya sekedar mengingat penjajahan masa kolonial, perlombaan untuk anak-anak, upacara bendera yang bersifat serimonial. Ada baiknya pidato kenegeraan kali ini menjelaskan kondisi masyarakat yang masih suram dan semakin sulit akibat pandemi. Presiden Jokowi harus kembali mengangkat Nawacita yang menjadi janji kepada bangsa Indonesia untuk lebih baik.

Sebagai Negara merdeka yang memiliki sumber agraria luar biasa, baik di dalam perut bumi seperti tambang dan minyak bumi, maupun hasil bumi seperti, perkebunan atau tanaman holtikultura milik rakyat serta hasil lautnya, bahkan kita memiliki dasar Negara Pancasila yang menyebutkan bahwa keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia, hidup masyarakat mayoritas meralat (data BPS 26,42 Juta Jiwa).

Kebijakan terbuka terhadap capital global sudah memberikan kerugian kepada bangsa Indonesia, bukan hanya masyarakatnya yang sengsara namun juga telah merusak lingkungan kita. Atas dasar ini maka kita perlu mempertanyakan kebijakan ini masih relevan atau tidak?

Sejerah penjajahan adalah persoalan ekonomi dengan melakukan eksploitasi terhadap bangsa yang lemah oleh bangsa yang kuat. Era ini telah usang dan digantikan dengan era globalisasi yang mautannya sama saja yakni mengesksploitasi satu bangsa lemah. Untuk Indonesia, founding fathers telah membangun fondasi yang cukup bagus untuk merubah mental bangsa yang baru saja merdeka dari penjejahan namun sekarang hanya telah menjadi retorika politik.

Untuk sekarang ini sebaiknya Pemerintahan Jokowi melakukan terobosan baru untuk mengambil alih sumber kakayaan agraria yang dikelola oleh perusahaan asing maupun dalam negeri supaya dikelola oleh negara. Sekat-sekat yang ada harus ditabrak sehingga muncul wajah ekonomi baru dalam Indonesia yang lebih adil dan makmur.

Kita sudah lama merdeka namun tidak merdeka dalam bidang ekonomi karena terlalu banyak lelang sumber daya agraria yang dilakoni oleh calo-calo dalam negeri. Untuk merubahnya tidak gampang namun tidak msutahil. Hal dasar yang harus dipahami adalah makna kemerdekaan lahir untuk dua tujuan, pertama menciptakan masyarakat Indonesia adil dan makmur, kedua membangun bangsa yang baru.

Kedua hal ini tertuang secara implisit di teks proklamsi yang terlupakan karena dari tahun ketahun kita hanya memaknai kemerdekaan sebagai serimonial. Bila kita sudah menyadarinya maka tidak sulit untuk merubah keterpurukan bangsa ini, tetapi masalah besarnya adalah kita tidak peduli sehingga mental kita menjadi mental terjajah di alam yang merdeka

Refleksi dari perayaan kemerdekaan ini adalah kita kembali kepada semangat proklamasi melalui Nawacita yang pernah di ucapkan oleh Presiden Jokowi. Penjabarannya harus memiliki terobosan baru untuk mengelola sumber daya alam kita sehingga wajah adil dan makmur yang kita impikan tercipta. Bila tidak, maka kita harus memasukkan Jokowi  dalam deretan preisden yang gagal dalam era reformasi, walau masa jabatannya masih ada tiga tahun lagi.

 

Andria Gustiawan Perngain-angin
Pengurus DPP KNPI Satu Nafas

Reshuffle Dan Peluang Agraria

Articles Galeri Galery Opini Uncategorized

Isu reshuffle kembali mencuat dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju jilid II dan rencananya akan diumumkan setelah lebaran usai. Selain dari kepentingan politik presiden adanya ketidakpuasan kerja dari Menteri yang akan diganti. Sebagai kritik oto kritik, sepertinya pegiat agraria lengah dan mulai lemah dalam mendorong Kementerian Agraria sebagai Kementerian Kordinator yang mengkordinasikan beberapa kementerian terkait, seperti lingkungan, pertanian, BUMN, KKP, ESDM dan PUPR.

Gagasan yang lahir pada 2014 lalu sepertinya mengalami sublimasi karena beberapa faktor, pertama, adanya kemungkinan pegiat agraria larut dalam kekuasaan dan tidak dapat menuver mendorong agenda reforma agraria. Kedua, hilangnya arah untuk mendorong reforma agraria sejati sehingga tanpa menyadarinya kegiatan agraria hanya menjadi rutinitas dan programatik. Bulan April yang lalu Presiden Jokowi merubah nomenklatur Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi, artinya Presiden Jokowi sebagai penguasa hari ini menganggap hal tersebut penting dan menggunakan hak preogratifnya untuk merombaknya.

Melihat kondisi politik hari ini, sepertinya isu agraria kembali tertinggal karena dorongan untuk menjadikan Kementerian Agraria sebagai Kemenko dan mendesak pemerintah agar membentuk Badan Otoritas Reforma Agraria (BORA) belum juga terwujud. Di sisi lain Menteri agraria termasuk wakilnya sepertinya kurang kompeten dalam bidang agraria, termasuk kementerian berkaitan dengan agraria seperti lingkungan, BUMN, KKP, ESDM harus mendapat evaluasi.

Pemerintah hari ini tidak menunjukkan tanda-tanda keseriusan dalam menjalan reforma agraria sebagai fondasi pembangunan bangsa. Pemerintah hari ini memandang reforma agraria sebagai distribusi tanah atau lebih tepatnya bagi-bagi sertifikat. Indikator pemerintah tidak punya agenda terhadap reforma agraria yakni, pertama masih terjadinya dualisme hukum agraria antara UU lama buatan Orde Lama yang pro UUPA 1960 bersama turunannya, dengan UU pro liberalisasi terhadap sumber agraria sejak Orde Baru hingga sekarang.

Kedua, Sampai hari ini juga pemerintah tidak punya data yang jelas mengenai tanah berlebih, baik individu maupun koorporate yang menguasainya. Sebagai syarat utama dalam menjalankan reforma agraria, data mengenai tanah berlebih sebagai objek yang akan dibagikan dan data subjek yang akan menerimanya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, harus clear.

Ketiga, tidak adanya pilot projek yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi selama kurun waktu lebih dari lima (5) tahun. Pilot projek bertujuan untuk menakar kembali UUPA 1960 dan UU turunnannya seperti UU landreform masih relevan atau tidak. Pilot projek ini akan menjadi gambaran mengenai ekonomi mikro agraria di sektor pertanahan dan pertanian untuk bergerak di tingkat nasional.

Indikator ini yang menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa sampai hari ini Presiden Jokowi belum mempunyai niat untuk menjalankan reforma agraria sejati. Efeknya adalah isu agraria bukan prioritas dalam pembangunan bangsa walau sifatnya sangat urgent.

Dalam kondisi sekarang ini akar rumput harus lebih inisiatif dan kreatif dalam mendorong reforma agraria sejati kepada penguasa. Interaksi politik antara insiator gerakan agraria harus bersifat menekan kepada penguasa hari ini. Dengan demikian outcome politiknya, gerakan agraria menjadi penentu arah kebijakan agraria. Sejarah agraria sejak reformasi berlangsung sudah membuktikan bahwa inisiatif dari akar rumput sangat efektif memberikan tekanan kepada penguasa, paling tidak lahirnya TAP MPR No.IX/2001 dan dibentuknya kembali Kementerian Agraria adalah buktinya.

Peluang reforma agraria sejati hari ini kembali ada di tangan para pegiat agraria itu sendiri karena harapan Jokowi akan melaksanakan reforma agraria sesuai janji nawacita sudah mustahil terjadi tanpa tekanan dari akar rumput. Nasib agraria saat ini tidak jauh berbeda pada masa Presiden SBY namun belum terlambat untuk menyadarinya karena periode Presiden Jokowi belum habis.

Uraian singkat di atas merupakan seruan untuk kembali mengingat cita-cita sekaligus membangun harapan terhadap reforma agraria sejati. Membangun kembali kekuatan politik agraria memang tidak mudah, tapi bukanlah sesuatu yang mustahil, kuncinya ada pada kita yang pada hari ini merasa reforma agraria sejati masih relevan.


Andria Perangjn-angin

Pengurus Media Center DPP KNPI

DPP KNPI Satu Nafas Berikan Santunan Anak Yatim dan Dhuafa

Galeri Galery News Uncategorized

 

 

                                                                   Sumber Foto: Media Center DPP KNPI

DPP KNPI satu Nafas memberikan santunan kepada anak-anak yatim Yayasan Al Chalidiyah yang dilaksanakan di sekretariat Media Center DPP KNPI Jakarta pada Kamis (29/4).

Sekjen DPP KNPI Addin Jauharuddin menyampaikan rasa syukurnya bahwa KNPI bisa tetap memberikan santunan dan berbagi kebaikan di setiap bulan suci ramadhan.

Khusus kepada anak yatim Addin memberikan motivasi agar anak anak yatim tumbuh menjadi manusia tangguh, mampu bekerja keras untuk meraih cita-cita. Ia menyampaikan bahwa hidup harus memiliki tujuan dan cita- cita.

“ Adik-adik ini adalah calon pemimpin masa depan, jangan malas, harus rajin dalam beribadah, bekerja keras mengejar cita-cita”, kata Addin.

Ia juga berpesan agar kelak mereka tumbuh menjadi manusia sukses dan dapat memberi manfaat untuk keluarga, orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Selain sebagai sarana silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan salah satu implementasi program DPP KNPI sebagai social share untuk masyarakat yang kurang beruntung, sekaligus mengajak masyarakat Indonesia untuk peduli terhadap anak yatim dan duafa.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi santunan anak yatim piatu, berikut juga sumbangan kepada pengurus yayasan panti Al Chalidiyah.

Addin juga menyampaikan .terimaksih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dan memberikan bantuan dalam acara santunan ini.FBP.

Cuplikan Tangan Dingin Seorang Pram ”Jalan Raya Pos, Jalan Daendels”

Daily Notes Inspiration Uncategorized

Nama Pengarang: Pramoedya Ananta Toer
Terbitan/Tahun: Lentera Dipantara/2005,2006,2017
Jumlah Halaman: 145
Jenis Buku: Novel

 

Pramoedya Ananta Toer adalah anak bangsa yang bertangan dingin dalam dunia tulis-menulis. Berbagai tulisan dalam bentuk novel telah dia persembahkan untuk menginspirasi bukan hanya anak bangsa namun dunia. Berbagai karya novelnya telah diterjemahkan kedalam bahasa asing dan sekaligus beliau mendapat penghargaan dari dunia, seperti PEN American Center, The Found for Free Expression, Wertheim Award, Ramon Magsaysay Award dll.

Novel “Jalan Raya Pos, Jalan Daendels merupakan salah satu karya Pram yang menyinggung kengerian masa pembangunan jalan Anyer-Panarukan. Mayat-mayat kuli yang saat itu mati kelaparan atau karena sakit maupun mendapat hukuman, digantung di pohon-pohon, bergelimpangan di pinggir pembangunan atau hanya sekedar dikubur massal.

Cerita ini menggugah pembaca, khususnya anak Bangsa Indonesia agar mengingat sejarah betapa menyedihkannya menjadi bangsa kuli, kuli dari bangsa-bangsa sehingga mencegah kita untuk jatuh kedalam lubang yang sama. Tentu cerita ini juga menjadi rambu-rambu bagi kita agar tidak menjadi bangsa penjajah terhadap bangsa lain, tetapi kita menjunjung tinggi rasa kemanusian dan ketertiban dunia.

Pembangunan jalan Anyer-Panarukan merupakan bagian dari kepentingan Napoleon di Bumi Nusantara melalui Daendels, mengingat Perancis telah hampir kehilangan semua tanah jajahan dari Inggris. Fungsi dari jalur Anyer-Panarukan adalah untuk memudahkan jalur informasi melalui pos dan mempermudah jalur distribusi militer, walau pada akhirnya berpengaruh terhadap perdagangan. Novel lain yang mengisahkan betapa pentingnya Nusantara di mata Napoleon adalah “Perang Napoleon Di Jawa 1811”, karya Jean Rocher (Agustus 2011).

Cerita lainnya dari Novel “Jalan Raya Pos, Jalan Daendels” adalah jalan Anyer-Panarukan sudah ada sejak zaman nusantara sedang berjaya di era Majapahit. Jalur yang menghubungkan tanah Jawa untuk perdagangan melalui darat. Dalam analisa Pram dalam bentuk novel Daendels hanya melebarkan dan melakukan pengerasan jalan dari yang sudah ada. Artinya Daendels tidak melakukan babat alas atau membuka jalur baru namun masyarakat nusantara yang sudah membuka jalur tersebut untuk jalur perdagangan.

Melalui Novel “Jalan Raya Pos, Jalan Daendels” Pram memberikan informasi baru kepada kita mengenai Jalan Anyer-Panarukan yang selama ini tidak pernah dibuka secara gamblang oleh pemerintah. Sayangnya memang informasi pram berbentuk novel yang umumnya beliau dapatkan dari cerita-cerita para tetua semasa dia kecil-remaja.

Seperti tulisan Pram dalam novelnya yang lain, berjudul “Arus Balik”  mega proyek Orde lama yang dia pimpin untuk menyelesaikan sejarah nusantara sirna bersama rezim kala itu. Hidupnya yang terkatung-katung menjadikan projek tersebut menjadi terkubur dalam liang cita-cita yang kembali bangkit dalam bentuk novel. Mungkin novel ini adalah bagian dari cita-cita Pram yang tidak kesampain untuk menyusun sejarah nusantara.

Semoga Novel Pram ini, “Jalan Raya Pos, Jalan Daendels” menjadi asumsi yang menginspirasi bagi kita. Kita adalah bangsa yang kalah dan menjadi bangsa kuli ratusan tahun namun bangkit pada 17 Agustus 1945 serta pernah menjadi macan Asia. Semoga para pembaca mengilhaminya!!! WRTW/KNPI.